KOTAJAMBI – Ancaman abrasi di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi mendapat perhatian serius. Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly bersama Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto, Kepala BWSS VI Jambi, Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, serta sejumlah instansi terkait meninjau langsung lokasi abrasi pada Kamis (6/8/2026).
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi tebing Sungai Batanghari yang terus mengalami abrasi dan berpotensi mengancam sejumlah fasilitas umum serta permukiman warga di kawasan tersebut.
Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengatakan kehadiran Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menjadi harapan besar bagi masyarakat agar pembangunan turap di Pasir Panjang dapat memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN.
“Kunjungan Anggota Komisi V DPR RI ini menjadi harapan besar bagi masyarakat. Kami berharap pembangunan turap di Pasir Panjang bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN karena kondisinya sudah sangat mendesak,” ujar Kemas Faried.
Menurut Faried, terdapat empat objek vital yang membutuhkan penanganan segera, yakni Polsek Danau Teluk, Kantor Lurah Pasir Panjang, Pos Pemadam Kebakaran, serta permukiman warga yang berada di sekitar lokasi abrasi.
Selain meninjau titik abrasi, rombongan juga melihat kondisi bangunan intake milik PDAM Tirta Mayang. Berdasarkan penjelasan Direktur Utama PDAM Tirta Mayang, kondisi intake hingga saat ini masih dalam keadaan aman meski berada tidak jauh dari lokasi abrasi.
“Alhamdulillah, berdasarkan penjelasan Direktur Utama PDAM, kondisi intake masih aman. Namun langkah antisipasi tetap harus dilakukan agar tidak terdampak abrasi di kemudian hari,” kata Faried.
Ia berharap hasil peninjauan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembangunan turap di Kelurahan Pasir Panjang.
“Kami berharap hasil peninjauan ini menjadi perhatian pemerintah pusat sehingga pembangunan turap dapat segera direalisasikan. Dengan begitu abrasi bisa dikendalikan, masyarakat merasa aman, dan fasilitas publik tetap terlindungi,” tutupnya.
