KOTAJAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi memberikan apresiasi atas peningkatan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung Senin (13/07/2026) di Ruang Swarnabhumi Gedung DPRD Kota Jambi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE.
Diketahui, pada tahun 2025 Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi mengalami peningkatan signifikan sebesar 36%, dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 2,013 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,765 triliun rupiah.
Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan investasi, penguatan sektor unggulan, kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung UMKM dan pembangunan infrastruktur, serta langkah inovatif Wali Kota Jambi, salah satunya melalui pemberian kemudahan layanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dalam pandangan umum yang disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Mukhlis, fraksinya memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana atas capaian PAD yang berhasil melampaui target.
“PAD yang ditetapkan targetnya sebesar 606,28 miliar rupiah pada tahun 2025, terealisasi menjadi 615,09 miliar rupiah atau mencapai 101,45%. Hal ini patut kami apresiasi,” ujar Mukhlis.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan daerah. Menurutnya, hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, yang menilai realisasi PAD sebesar 615,09 miliar rupiah menjadi contoh pengelolaan fiskal daerah yang baik.
“Kami mengapresiasi kemampuan Pemerintah Kota Jambi merealisasikan pendapatan melebihi target serta menghasilkan kelebihan anggaran. Namun, capaian ini tidak hanya dilihat dari angka semata, melainkan harus terukur sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Azhar.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah terus mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Persatuan Indonesia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan pengelolaan keuangan dan kerja keras pemerintah daerah.
Meski memberikan apresiasi, sejumlah fraksi juga menyampaikan catatan dan saran konstruktif, antara lain terkait upaya memperluas dan mengoptimalkan sumber pendapatan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan aset dan retribusi daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Merespons berbagai masukan tersebut, Wali Kota Jambi Maulana menyambut baik dan menilai pandangan yang disampaikan sangat membangun.
“Menurut saya, semua masukan yang disampaikan sangat konstruktif terkait penganggaran, termasuk hal-hal yang perlu diperbaiki pada pos-pos belanja,” ujar Maulana.
Terkait kebijakan retribusi, Maulana menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu dan peraturan, banyak jenis retribusi yang tidak lagi dapat dipungut karena harus bersifat layanan publik secara cuma-cuma.
“Pada akhirnya retribusi bukan lagi menjadi sumber pendapatan utama, karena sebagian besar merupakan bagian dari pelayanan masyarakat yang harus digratiskan. Meski demikian, masih ada beberapa jenis yang diperbolehkan seperti retribusi parkir, namun tidak semuanya dapat diterapkan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan dari para anggota dewan.
“Seluruh saran dan rekomendasi akan menjadi bahan evaluasi serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan ke depannya,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi kepada Wali Kota Jambi.
