JAMBI — jambiaktual.co.id Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menyatakan kesiapan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung pertahanan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat asistensi penataan potensi komponen pendukung pertahanan negara antara Pemprov Jambi dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis (24/9/2026).
Pemprov Jambi dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE. Turut hadir Direktur Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Pothan Kemhan RI, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, S.Sos., M.Sos., CGRA, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, jajaran TNI/Polri, kepala OPD terkait, serta undangan lainnya.
Arief Munandar mengatakan, pertahanan negara membutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa dan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa memaparkan kondisi serta potensi sarana dan prasarana transportasi di Provinsi Jambi, meliputi sektor laut, penyeberangan, dan udara.
Ia menyebutkan sejumlah fasilitas transportasi yang terdapat di wilayah Jambi, antara lain tiga bandara, Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Ujung Jabung, Pelabuhan Perikanan Nipah Panjang, Pelabuhan Kuala Mendahara, Pelabuhan Kuala Tungkal, fasilitas penyeberangan Roro, serta Pelabuhan Perikanan Tungkal.
“Kami juga menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis,” ungkap John Eka Powa.
Sementara itu, Direktur SDAB Ditjen Pothan Kemhan RI Brigjen TNI Wirawan Yanuartono menjelaskan, kegiatan asistensi tersebut bertujuan memetakan potensi wilayah yang dapat diarahkan sebagai bagian dari komponen pendukung pertahanan negara.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana dan prasarana laut, udara, serta cyber maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” jelas Wirawan.
Menurutnya, pendataan potensi wilayah menjadi penting untuk memastikan pemerintah mengetahui sumber daya yang dapat dikerahkan ketika menghadapi situasi krisis. Potensi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas transportasi, tetapi juga gudang, depo logistik, serta berbagai sumber daya lainnya.
“Kita perlu mengetahui sumber daya mana yang dapat dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis, baik sarana prasarana laut, darat maupun udara, termasuk kemungkinan adanya gudang atau depo logistik,” katanya.
Wirawan menambahkan, kegiatan asistensi juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah. Dalam proses tersebut, Kemhan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mendukung pembangunan pertahanan, termasuk rencana penyediaan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam).
“Pembangunan Kodam tentunya juga dapat memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi dan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Wirawan meminta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait terus mendukung penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi, kontribusi sektor industri, serta pemanfaatan sumber daya alam dan buatan daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat dukungan terhadap pertahanan negara.
“Komponen pendukung penting dalam menyokong kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas elemen,” pungkasnya.
