KERINCI – Dugaan praktik pungutan terhadap guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau tunjangan sertifikasi di lingkungan SD Negeri 019/III Pulau Sangkar, Kabupaten Kerinci, menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah guru penerima tunjangan tersebut diduga diminta memberikan uang sebesar Rp300.000 hingga Rp400.000 per orang.
Jika dugaan ini benar, praktik tersebut patut dipertanyakan. Sebab, tunjangan sertifikasi merupakan hak guru atas profesionalitas dan pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah, bukan dana yang dapat diminta atau dipotong tanpa dasar hukum yang jelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pungutan tersebut disebut-sebut berlangsung terhadap guru yang menerima pencairan tunjangan profesi. Nilainya pun tidak sedikit jika dikalikan dengan jumlah guru penerima tunjangan di sekolah tersebut.
Saat dikonfirmasi, Kepala SD Negeri 019/III Pulau Sangkar, Pitriani, membantah adanya pungutan. Namun, Pitriani menyampaikan bahwa pemberian uang tersebut merupakan bentuk kesadaran dan keikhlasan para guru karena memperoleh rezeki lebih.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat. Jika memang tidak ada pungutan atau permintaan, bagaimana mekanisme pemberian uang tersebut berlangsung? Apakah benar-benar sukarela, tanpa arahan, tekanan, maupun ekspektasi dari pihak tertentu?
Sejumlah guru yang dimintai keterangan mengaku keberatan apabila sebagian tunjangan yang mereka terima harus diberikan kembali kepada pihak lain, Salah seorang guru yang meminta identitasnya dirahasiakan merasa keberatan atas permintaan kepsek tersebut.
“Kami menerima tunjangan sertifikasi itu karena hak dan tanggung jawab profesional kami sebagai guru. Kalau memang ada pemberian, seharusnya benar-benar sukarela, bukan sesuatu yang seolah-olah menjadi kewajiban setiap kali tunjangan cair. Jangan sampai guru merasa tidak enak atau takut jika tidak ikut memberikan.”ucapnya.
Guru lainnya juga berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Kami berharap tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun. Tunjangan sertifikasi bukan uang lebih yang bebas diminta kepada guru. Kami juga memiliki kebutuhan keluarga dan tanggung jawab masing-masing. Kalau memang ada aturan yang membenarkan pemberian tersebut, silakan dijelaskan secara terbuka,” ungkapnya.
Dalih pemberian atas dasar keikhlasan tentu perlu diuji melalui fakta dan mekanisme yang sebenarnya terjadi. Sebab, dalam persoalan yang menyangkut hubungan atasan dan bawahan di lingkungan sekolah, unsur sukarela harus dipastikan benar-benar bebas dari tekanan maupun kepentingan jabatan.
Apabila terdapat permintaan, kesepakatan, penentuan nominal, atau praktik yang membuat guru merasa wajib menyerahkan sebagian tunjangannya, maka persoalan tersebut harus ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila benar pemberian tersebut murni inisiatif pribadi tanpa permintaan, tekanan, ataupun imbalan, fakta itu juga harus dibuktikan secara objektif.
Menyikapi dugaan tersebut, aparat penegak hukum (APH), khususnya Inspektorat Kabupaten Kerinci dan instansi berwenang, diminta melakukan penelusuran secara objektif dan transparan.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah benar terjadi pungutan, siapa yang terlibat, bagaimana mekanismenya, serta apakah terdapat unsur pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci juga diharapkan tidak tinggal diam. Perlindungan terhadap guru harus menjadi perhatian, sehingga tidak ada tenaga pendidik yang merasa tertekan atau dirugikan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Jangan sampai tunjangan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan guru justru menimbulkan persoalan baru di lingkungan pendidikan.
Publik kini menunggu penjelasan yang terang, bukan sekadar bantahan. Jika tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan terbuka. Namun, jika ditemukan praktik pungutan yang bertentangan dengan aturan, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.(Rendi)





