Tebo – jambiaktual.co.id Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Provinsi Jambi di depan Kantor Bupati Tebo pada Kamis (19/06/2025) berubah menjadi sinyal keras: ada yang busuk di tubuh Pemerintah Kabupaten Tebo.
Dengan lantang dan membawa spanduk penuh kecaman, puluhan jurnalis dari AWaSI Jambi menuntut penegakan hukum atas dugaan korupsi yang mencuat di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mereka menuding ketertutupan informasi dan minimnya transparansi sebagai dalang dari pembusukan birokrasi.
Namun ironis, bukannya menyambut atau memberi klarifikasi, pemerintah Kabupaten Tebo justru memilih bersembunyi di balik tembok kekuasaan. Tak satu pun pejabat muncul. Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan. Sikap bungkam ini justru menguatkan dugaan: ada yang sedang ditutup-tutupi.
“Kami datang bukan untuk membuat keributan. Kami membawa suara rakyat. Tapi apa yang kami temui? Pintu tertutup dan pejabat yang bersembunyi,” tegas salah satu orator AWaSI.
Aksi damai itu bahkan sempat mendapat gangguan dari sekelompok orang yang mencoba menggelar aksi tandingan dari dalam pagar kantor. Namun, bukannya surut, massa AWaSI justru semakin berani, meneriakkan berbagai penyimpangan anggaran dan praktik gelap yang mereka duga telah lama merajalela.
AWaSI Jambi mengklaim telah mengantongi data dan dokumen yang mengarah pada praktek korupsi sistemik di sembilan OPD. Mereka berjanji akan melaporkan temuan itu secara resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejari setempat.
“Aksi ini baru permulaan. Kami tidak akan diam sampai dalang-dalang korupsi di Tebo diseret ke meja hijau. Kejati Jambi, bersiaplah terima laporan resmi kami!” tegas Koordinator AWaSI.
Aksi ini menjadi bagian dari gerakan moral yang semakin menggema di Jambi. Bukan hanya sekadar unjuk rasa, AWaSI membawa pesan bahwa publik sudah muak dengan wajah birokrasi yang tebal muka, enggan transparan, dan alergi terhadap kontrol sosial.
AWaSI Jambi juga mendesak penegak hukum tidak menutup mata dan segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Sebab, diamnya aparat penegak hukum hanya akan membuat publik percaya: korupsi di Tebo bukan sekadar dugaan tapi kenyataan.
