SungaiPenuh,JambiAktual.co.id- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2025 di Desa Baru Debai, Kecamatan Tanah Kampung, menuai sorotan tajam publik. Seorang oknum guru honorer berinisial D diketahui ikut menerima BLT DD dan hadir saat penyerahan bantuan masih mengenakan pakaian dinas, memicu kehebohan dan kegelisahan warga.
Peristiwa tersebut terjadi saat pembagian BLT DD yang disaksikan perangkat desa dan masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, Kepala Desa Baru Debai sempat menegur oknum guru honorer tersebut dan meminta agar mengganti pakaian dinas, mengingat kegiatan tersebut merupakan agenda resmi penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin dan rentan.
Namun teguran tersebut tidak ditindaklanjuti secara patut. Oknum guru honorer tersebut tidak pulang untuk mengganti pakaian, melainkan menutupi baju dinasnya dengan jaket, lalu tetap berada di lokasi hingga proses pembagian BLT berlangsung. Sikap itu sontak memicu bisik-bisik dan kemarahan warga yang hadir.
“Ini sangat melukai rasa keadilan. Banyak warga yang benar-benar susah, sementara yang datang pakai baju dinas malah dapat BLT,” ungkap salah seorang warga dengan nada kesal.
Warga mempertanyakan dasar penetapan penerima BLT DD, mengingat yang bersangkutan diketahui masih aktif sebagai guru honorer dan dinilai memiliki penghasilan rutin. Mereka menilai kejadian tersebut sebagai cerminan lemahnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Saat dikonfirmasi Melalui Pesan Whatsapp Pada Rabu 4 Februari 2026, Zarman Efendi selaku Kepala Desa Baru Debai menepis adanya kegaduhan di tengah masyarakat.
“Setahu saya tidak heboh masalah itu. Saya hadir saat pembagian BLT dan situasi biasa-biasa saja,” ujarnya singkat.
Namun ketika ditanya lebih lanjut terkait kepatutan penerima BLT yang datang mengenakan baju dinas, serta status penerima yang memiliki penghasilan tetap, Zarman Efendi tidak memberikan penjelasan lanjutan. Ia hanya menjawab singkat, “No comment.”
Sikap bungkam tersebut justru memantik tanda tanya baru di ruang publik dan dinilai berbanding terbalik dengan keresahan warga yang berkembang.
Sorotan keras datang dari kalangan LSM. Jamal aktivis LSM Fakta menilai kasus ini bukan sekadar soal etika berpakaian, melainkan indikasi serius potensi salah sasaran BLT Dana Desa.
“Kalau benar penerima masih aktif bekerja dan memiliki penghasilan, lalu tetap menerima BLT, itu patut dipertanyakan. Lebih parah lagi, kepala desa memilih ‘no comment’. Diam dalam urusan dana publik justru memperkuat dugaan pembiaran administratif,” tegasnya.
Jamal menyebut kejadian ini sebagai tamparan keras bagi pengelolaan Dana Desa, yang seharusnya berpihak pada masyarakat miskin ekstrem, lansia, dan warga kehilangan mata pencaharian.
“Kalau semua prosedur sudah benar, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Bukan ditutup-tutupi. Kami mendesak Inspektorat dan pihak kecamatan segera turun melakukan audit, agar tidak menimbulkan preseden buruk dan konflik sosial di masyarakat,” lanjutnya.
