Akademisi UIN STS Jambi: Pertumbuhan Ekonomi Tak Bisa Dibaca Secara Sederhana

JAMBI – jambiaktual.co.id Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Yulfi Alfikri Noer, S.IP., M.AP, menilai cara membaca pembangunan daerah yang hanya bertumpu pada perubahan struktur industri berpotensi menyesatkan arah kebijakan publik.
Dalam tulisannya berjudul “Pertumbuhan, Transformasi dan Cara Keliru Membaca Pembangunan Daerah”, Yulfi menegaskan bahwa anggapan pertumbuhan ekonomi tanpa transformasi struktural sebagai “pertumbuhan semu” merupakan penyederhanaan atas proses pembangunan yang sejatinya kompleks, bertahap, dan sangat kontekstual.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosial, kelembagaan, dan politik. Mengutip gagasan Karl Polanyi, Yulfi menekankan bahwa ekonomi selalu “tertanam” dalam struktur sosial dan relasi kekuasaan, sehingga transformasi tidak cukup diukur melalui indikator statistik semata.
“Ketika transformasi direduksi hanya menjadi angka teknokratis, yang hilang bukan hanya realitas sosial, tetapi juga legitimasi politik pembangunan itu sendiri,” ujarnya.
Yulfi juga merujuk pemikiran ekonom Dani Rodrik yang menolak pendekatan pembangunan seragam. Setiap daerah, kata dia, memiliki jalur transformasi sendiri yang dipengaruhi oleh sumber daya, kapasitas institusi, serta keberanian politik dalam memilih kebijakan pembangunan jangka panjang.
Hal senada disampaikan melalui perspektif Ha-Joon Chang yang menunjukkan bahwa negara-negara maju justru tumbuh melalui intervensi negara dan proteksionisme terukur. Transformasi ekonomi, menurut Yulfi, merupakan hasil dari pilihan politik pembangunan yang konsisten lintas pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan indikator teknis dalam satu periode anggaran.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya dimensi kultural dalam pembangunan daerah. Mengacu pada Pierre Bourdieu, Yulfi menjelaskan bahwa transformasi ekonomi menuntut perubahan modal sosial dan kultural, termasuk etos kerja dan kemampuan adaptasi masyarakat.
“Tanpa perubahan habitus dan nilai kolektif, industrialisasi hanya akan bersifat top-down dan sulit berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam konteks peran negara, Yulfi mengutip gagasan Mariana Mazzucato tentang negara sebagai market shaper, bukan sekadar fasilitator. Negara, menurutnya, harus berani menciptakan pasar dan membangun ekosistem ekonomi produktif secara visioner.
Ia juga menanggapi kritik yang kerap mengaitkan belum terjadinya transformasi dengan persoalan ketenagakerjaan, khususnya tingginya sektor informal. Yulfi menilai transisi ke sektor formal merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kebijakan pendidikan, pelatihan, dan penciptaan usaha produktif yang konsisten.
“Menyederhanakan persoalan ini sebagai statistik tanpa makna justru membuat diskursus pembangunan menjadi nihilistik dan tidak produktif,” tegasnya.
Di akhir tulisannya, Yulfi menekankan bahwa pertumbuhan dan transformasi bukanlah dua konsep yang saling meniadakan. Keduanya merupakan bagian dari satu lintasan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif.
“Tantangan pembangunan daerah bukan sekadar mengoreksi angka, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan diarahkan secara konsisten menuju perubahan struktural yang bermakna bagi kehidupan masyarakat,” pungkasnya.