Jambi – jambiaktual.co.id Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri kegiatan kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi yang berlangsung pada Jumat (20/02/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, bersama anggota Komisi II lainnya yakni Taufan Pawe dan Azis Subekti.
Kedatangan rombongan DPR RI itu disambut langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah isu strategis, di antaranya pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembahasan tata ruang wilayah, hingga penanganan konflik agraria yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno atau yang akrab disapa BBS, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI tersebut. Menurutnya, kehadiran para wakil rakyat di daerah menjadi bentuk perhatian sekaligus penguatan bagi pemerintah daerah.
“Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar BBS.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Komisi II tengah merencanakan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMD guna memperkuat regulasi serta tata kelola manajerial perusahaan daerah.
Ia menegaskan pentingnya penguatan tata kelola BUMD agar lebih profesional, transparan, serta berbasis kinerja.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyoroti peran strategis bank daerah dalam mendukung pembiayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, pengelolaan BUMD diharapkan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tidak terpengaruh kepentingan non-profesional.
Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD yang ada di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai dalam kondisi sehat dan sekitar 25 persen berada dalam kategori baik.
Bupati BBS berharap kunjungan kerja tersebut tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional, transparan, serta berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah penguatan sumber daya manusia serta dukungan regulasi yang memadai.
Karena itu, BBS mengusulkan agar RUU tentang BUMD nantinya memuat ketentuan yang lebih mandatori terkait penguatan permodalan serta keberpihakan kepada BUMD.
“Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan-perusahaan besar di daerah agar dapat turut memperkuat BUMD,” pungkasnya.
