Jambi – jambiaktual.co.id Kunjungan kerja reses Anggota DPR RI Komisi XII, Dr. H. Syarif Fasha, ke Pertamina EP (PEP) Jambi Field pada Jumat (6/3/2026) menjadi momentum penting untuk membahas kinerja produksi minyak dan gas bumi (migas) sekaligus mencari solusi atas persoalan tumpang tindih aset Barang Milik Negara (BMN).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Field Manager Jambi Field, Kenali Asam, tersebut dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel Syafei Syafri, General Manager PHR Zona 1 Mefredi, serta jajaran manajemen Pertamina dan SKK Migas lainnya.
Dalam pemaparannya, Field Manager PEP Jambi Field Kurniawan Triyo Widodo menjelaskan berbagai langkah strategis perusahaan dalam meningkatkan lifting minyak, termasuk implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sumur minyak masyarakat.
Selain peningkatan produksi, diskusi juga menyoroti perkembangan penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan aset BMN dengan lahan masyarakat di wilayah Kenali Asam, Kota Jambi.
Menanggapi hal tersebut, Syarif Fasha memberikan apresiasi atas keterbukaan Pertamina serta langkah-langkah yang telah diambil dalam menjaga stabilitas produksi migas sekaligus merespons persoalan sosial di masyarakat.
Ia juga menyoroti keberhasilan pengelolaan sumur minyak masyarakat di Jambi yang telah berjalan sesuai regulasi dan menunjukkan hasil positif.
“Pertamina telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus merespons dinamika sosial di daerah. Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, dan kami siap memberikan dukungan yang diperlukan,” ujar Fasha.
Terkait polemik lahan di kawasan Kenali Asam, PEP Jambi Field menegaskan posisinya sebagai pengelola aset BMN yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasi hulu migas.
Kurniawan Triyo Widodo menegaskan pihaknya mendukung pembentukan tim terpadu lintas lembaga guna menyelesaikan persoalan tersebut secara objektif dan berkeadilan bersama pemerintah daerah.
“Kami siap bersinergi dengan seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, pada pertemuan yang digelar di Jakarta pada 3–5 Maret 2026, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Jambi bersama pihak terkait telah menyepakati pembentukan tim verifikasi terpadu oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dikoordinasikan oleh Kepala KPKNL Provinsi Jambi.
Tim ini akan melibatkan berbagai instansi untuk melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap tanah aset BMN guna memastikan penyelesaian persoalan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
PEP Jambi Field menyatakan siap mendukung penuh proses tersebut sambil tetap menjaga keberlanjutan operasi migas di wilayah Jambi.
Sementara itu, General Manager PHR Zona 1, Mefredi, menegaskan bahwa peningkatan produksi migas merupakan kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Namun demikian, ia menekankan bahwa seluruh kegiatan operasi tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama.
“Keselamatan pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan merupakan prioritas utama dalam setiap kegiatan operasi yang kami jalankan,” pungkasnya.
