KERINCI – Belum tuntas sorotan publik terkait dugaan pungutan terhadap guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) di lingkungan SD Negeri 019/III Desa Baru Pulau Sangkar, Kabupaten Kerinci, kini kembali mencuat persoalan yang lebih serius.
Kali ini, muncul dugaan penahanan tunjangan sertifikasi seorang guru berinisial RS selama lima bulan pada tahun 2025. Dugaan tersebut menyeret nama Kepala SD Negeri 019/III Pulau Sangkar, Pitriani, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan persoalan pencairan tunjangan tersebut.
Berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui persoalan ini, RS diduga tidak menerima hak tunjangan sertifikasinya selama lima bulan. Jika informasi tersebut benar, persoalan ini bukan perkara administratif biasa. Sebab, hak kesejahteraan seorang guru diduga tertahan dalam kurun waktu yang tidak singkat.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Pitriani menyebut bahwa masalah RS telah diselesaikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.
Dalam keterangannya, Pitriani menyebut nama Taufik sebagai pihak yang menyelesaikan persoalan tersebut.
“Itu Pak Taufik yang menyelesaikan, karena yang bersangkutan ada masalah. Namun tidak mungkin kami sebutkan karena itu masalah internal kami,” demikian penjelasan Pitriani sebagaimana disampaikan saat dikonfirmasi.
Persoalan apa yang sebenarnya dimaksud dengan masalah internal tersebut? Mengapa tunjangan sertifikasi seorang guru diduga tertahan hingga lima bulan? Apa dasar penahanan tersebut? Dan yang paling penting, apakah seluruh hak tunjangan RS sudah dikembalikan?
Ketika kembali ditanyakan mengenai kepastian pengembalian tunjangan tersebut, Pitriani belum memberikan jawaban yang jelas dan memilih bungkam.
Apabila benar terjadi penahanan tunjangan tanpa dasar hukum yang sah, hal tersebut patut menjadi perhatian serius. Tunjangan profesi merupakan hak guru yang pencairannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Jabatan kepala sekolah bukan kewenangan tanpa batas untuk menentukan nasib hak keuangan tenaga pendidik.
Jika memang terdapat persoalan administratif pada RS, seharusnya dijelaskan secara transparan, termasuk dasar hukum, mekanisme penyelesaian, dan status dana yang bersangkutan.
Jangan sampai istilah persoalan internal justru menjadi alasan untuk menutup informasi yang menyangkut hak seorang guru.
Penyebutan nama pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci oleh Pitriani membuat persoalan ini semakin penting untuk diklarifikasi.
Hingga berita ini disusun, Taufik, pejabat yang disebut oleh Pitriani, belum berhasil dimintai tanggapan mengenai keterangan tersebut.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci diminta memberikan penjelasan resmi. Apakah benar persoalan RS pernah ditangani oleh pihak dinas? Apa hasil penyelesaiannya? Apakah tunjangan yang diduga tertahan selama lima bulan telah dikembalikan seluruhnya?
Jangan sampai nama institusi pemerintah disebut sebagai pihak yang telah menyelesaikan persoalan, sementara kepastian hak guru yang bersangkutan masih menjadi tanda tanya.
Inspektorat Kabupaten Kerinci dan aparat penegak hukum diminta menelusuri persoalan ini secara objektif.
Pemeriksaan juga harus dilakukan dengan melindungi guru yang memberikan keterangan agar tidak mengalami tekanan maupun intimidasi. (RENDI)





