Jambi-Jambiaktual.co,id Ada dua proyek yang di kerjakan ditempat terpisah namun, hasil pekerjaannya sama. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Kenapa? Lalu dengan cara seperti itu, apa sudah sesuai dengan besteknya? Inilah pertanyaan yang belum terjawab.
Jawabnya, ada pada DPUTR Kota Jambi. Seperti bangunan perkuatan tebing sungai yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun 2026 kini menimbulkan pertanyaan besar, lantaran pekerjaan yang di kerjakan, di duga kuat proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan awal.
Seperti pekerjaan yang dikerjakan di wilayah RT. 04. Kelurahan Simpang Rimbo. Kecamatan Alam Barajo. Dengan nomor kontrak 06/SP/SDA/DPUTR/APBD/2026, dengan anggaran Rp 989.252.582, waktu pelaksanaan 150 hari kerja, dengan panjang 130 meter. Proyek ini di kerjakan oleh CV. Macan Chandra Mandiri. Selaku konsultan pengawasnya CV. Dakarajasa Konsultan.
Proyek kedua berada di RT.17. Kelurahan Pematang Sulur, dengan nomor kontrak 23/SPK/PL‑SDA/DPUTR/APBD/2026, senilai Rp 359.800.000, waktu pelaksanaan 120 hari kerja. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Graha Kencana, sedangkan konsultan pengawasnya sama dengan proyek yang di kerjakan di Kelurahan Simpang Rimbo, yaitu CV. Dakarajasa Konsultan.
Adanya kejanggalan dalam pekerjaan dua proyek ini, Dedy Yansi (56) biasa di sapa Muk ini, angkat bicara. Ia sebagai Ketua Lembaga Kepedulian Masyarakat Indonesia (LKPMI) Provinsi Jambi mengatakan kepada Jambiaktual.co.id senin (16/11/2026) di tempat kerjanya. Mengatakan “Sudah dua kali ia melayangkan surat resmi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Jambi” Ujarnya.
“Surat pertama dikirimkan tanggal 29 Oktober 2026, yang di Terima oleh Satpam di pos jaga depan gerbang. Lalu surat kedua juga di Terima oleh Satpam di pintu gerbang tanggal 10 November 2026”. Ungkapnya kecewa.
Hingga berita ini di turunkan belum juga ada jawaban dari DPUTR Kota Jambi. Ketua LKPMI ini menjadi heran, ada apa dengan DPUTR Kota Jambi? Masyarakat pun jadi heran. Soalnya, dengan pekerjaan yang sekarang ini menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh instansi yang berwenang.
Lanjutnya, “LKPMI bersama elemen masyarakat Kota Jambi, secara tegas mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat Kota Jambi untuk segera turun tangan atas pertanyaan yang masih jadi dilema ini”.tegasnya.
Pertama; “kedua proyek ini segera di periksa mulai dari kelengkapan dokumen kontraknya. Kedua; “spesifikasi teknis pekerjaan. Tiga; “proses pengawasan, dan keempat; “kualitas hasil pembangunan di lapangan.
Masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas karena dana yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek ini, bukan sedikit. Rakyat tidak ingin melihat dana APBD dihabiskan untuk pembangunan yang hasilnya asal jadi, cepat rusak, dan justru tidak memberikan manfaat nyata bagi keselamatan warga.
Masyarakat berharap jika terbukti memang terdapat kelalaian dan kesalahan dalam pelaksanaan proyek, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Jangan sampai, masyarakat Kota Jambi hanya menerima hasil pembangunan yang tidak layak.





