Jambi –Jambiaktual.co.id Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Provinsi Jambi memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menopang kehidupan masyarakat. Namun, di balik manfaat besarnya, kondisi mangrove kini menghadapi ancaman serius akibat kerusakan yang terus terjadi.
Mangrove dikenal sebagai pelindung alami pantai dari abrasi, gelombang besar, hingga potensi bencana seperti tsunami. Vegetasi ini tumbuh di kawasan pesisir berlumpur yang dipengaruhi pasang surut air laut, dengan sistem akar yang kuat dan kompleks sehingga mampu menahan tanah dari pengikisan.
Selain itu, mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut seperti ikan, udang, dan kepiting. Peran ini menjadikan mangrove sebagai “nursery ground” atau tempat berkembang biak yang sangat menentukan keberlanjutan hasil tangkapan nelayan.
Data menunjukkan, luas mangrove di Provinsi Jambi mencapai sekitar 12.583 hektare. Sebagian besar atau sekitar 80 persen berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sementara sisanya tersebar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari total tersebut, sekitar 77 persen dalam kondisi baik, namun 22 persen lainnya mengalami kerusakan berat.
Kerusakan ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari abrasi pantai, penebangan liar, hingga alih fungsi lahan menjadi tambak dan permukiman. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan antara proses alam dan perlindungan vegetasi, sehingga meningkatkan risiko bencana di wilayah pesisir.
Secara ekologis, mangrove mampu mengurangi energi gelombang laut hingga 50–99 persen. Selain itu, akar mangrove berfungsi menyaring limbah dan zat berbahaya, sehingga menjaga kualitas air laut tetap baik bagi kehidupan biota dan aktivitas perikanan.
Tak hanya itu, mangrove juga memiliki peran penting dalam mengatasi perubahan iklim. Kemampuannya menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar menjadikannya bagian dari konsep “blue carbon” atau karbon biru, yang dinilai lebih efektif dibandingkan hutan daratan dalam menyerap emisi karbon.
Di sisi lain, potensi ekonomi mangrove belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir di Jambi yang masih tertinggal. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercatat mencapai 9,54 persen, sementara di Tanjung Jabung Timur mencapai 10,14 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 7,19 persen.
Meski tingkat pengangguran relatif rendah, sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal seperti nelayan tradisional dengan pendapatan yang tidak menentu. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga masih terbatas, tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayah pesisir yang berada di bawah rata-rata provinsi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Penurunan kualitas mangrove dapat berimbas langsung pada hasil perikanan dan sumber penghidupan warga pesisir.
Oleh karena itu, diperlukan langkah serius dalam pengelolaan mangrove secara terpadu. Upaya rehabilitasi kawasan, pengembangan ekonomi berbasis mangrove seperti ekowisata dan produk olahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan menjadi solusi yang perlu didorong.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait dinilai menjadi kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Dengan pengelolaan yang tepat, mangrove tidak hanya berfungsi sebagai pelindung lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Jambi.
