Proyek Preservasi Jalan Sengeti Rp 3,54 Miliar Dimenangkan PT Wirasta Karya, Ada Selisih Penawaran Rp 238 Juta, Ada Apa Dibalik Ini Semua? 

Ilustrasi pekerjaan jalan di kabupaten Muaro Jambi

Muaro Jambi-Jambiaktual.co.id – Proyek preservasi jalan pada ruas Simpang SMAN 2 Kelurahan Sengeti – SLB – Simpang Sungai Melintang (DBH Sawit), Kabupaten Muaro Jambi, dengan pagu anggaran mencapai Rp 3.549.776.800 atau sekitar Rp 3,54 miliar, mulai menjadi perhatian dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan penelusuran data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, paket pekerjaan tersebut tercatat menggunakan sumber pendanaan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026 di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi.

kode RUP 66516533  ini, mencakup pekerjaan pembangunan jalan menggunakan konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement dengan spesifikasi beton FS 3,8 MPa dan dilengkapi tulangan.
Dalam data perencanaan pengadaan, volume pekerjaan tercatat sebesar 2.470,26917188587 meter persegi (m²).

Sorotan semakin kencang mengarah pada proses pengadaan, setelah data tender yang ditampilkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Kabupaten Muaro Jambi, memperlihatkan PT Wirasta Karya sebagai perusahaan yang tercatat sebagai pemenang tender.

Dalam data tersebut, nilai pagu anggaran sebesar Rp 3.549.776.800, Harga Perkiraan Sendiri  (HPS) sebesar Rp 3.547.524.400,-
Sedangkan harga penawaran PT Wirasta Karya tercatat sebesar Rp 3.311.467.182,81. Nilai yang sama juga tercantum pada kolom harga terkoreksi.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp 238.309.617,19 antara pagu anggaran dan harga penawaran pemenang tender.
Jika dibandingkan dengan HPS, selisih harga penawaran tersebut mencapai sekitar Rp 236.057.217,19.

Selisih ini perlu dipahami sebagai perbedaan nilai anggaran dan penawaran dalam proses tender, bukan sebagai bukti adanya kerugian negara ataupun tindak pidana korupsi.

Namun, keterbukaan mengenai proses evaluasi penawaran, kewajaran harga satuan, kemampuan perusahaan, serta kesesuaian spesifikasi teknis tetap menjadi aspek penting untuk memastikan pengadaan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Selain proses tender, aspek teknis pekerjaan juga perlu mendapatkan perhatian.
Pembangunan jalan dengan konstruksi perkerasan kaku membutuhkan kesesuaian mutu beton, ketebalan konstruksi, pemasangan tulangan, kualitas material, serta pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam dokumen kontrak.

Dengan volume yang tercatat mencapai 2.470,26917188587 m², pengawasan lapangan menjadi penting untuk memastikan seluruh pekerjaan benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.

Hal yang perlu ditelusuri antara lain apakah volume pekerjaan sesuai dengan kondisi fisik jalan, bagaimana hasil pengujian mutu beton, apakah spesifikasi tulangan dipenuhi, serta apakah pembayaran pekerjaan didasarkan pada volume yang benar-benar terpasang.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi fisik pekerjaan, hal tersebut perlu diklarifikasi dan diperiksa oleh pihak berwenang.

Atas dasar data tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Beberapa hal yang patut diklarifikasi meliputi dasar penyusunan HPS sebesar Rp  3.547.524.400, rincian RAB, hasil evaluasi tender, kewajaran harga penawaran PT Wirasta Karya, serta mekanisme pengawasan pekerjaan.

Selain itu, perlu diketahui siapa konsultan pengawas yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.

Inspektorat di harapkan menjalankan fungsinya 

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan internal untuk memastikan penggunaan anggaran daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Jika ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang memadai, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, termasuk dana yang berkaitan dengan DBH Sawit, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pagu miliaran rupiah bukan sekadar angka dalam dokumen pengadaan. Anggaran tersebut harus diwujudkan menjadi infrastruktur jalan yang berkualitas, memiliki daya tahan sesuai perencanaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pengawasan terhadap proyek ini perlu dilakukan secara terbuka, mulai dari proses tender, pelaksanaan fisik, pengujian mutu hingga pertanggungjawaban keuangan.

Pemberitaan ini bukan menyudutkan atau tuduhan, namun lebih kepada, transparansi dan klarifikasi. Ini diperlukan agar tidak muncul dugaan ketidakwajaran ataupun potensi penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah.

Hingga berita ini disusun, data yang diperoleh merupakan informasi perencanaan pengadaan dan tampilan pemenang tender pada SPSE. Belum terdapat bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi maupun PT Wirasta Karya terkait seluruh informasi dalam pemberitaan ini.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *