MUARO JAMBI – jambiaktual.co.id Penutupan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Prosympac Agro Lestari (PAL) di Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, memicu kekhawatiran luas. Sedikitnya 300 kepala keluarga (KK) kehilangan mata pencaharian, sementara sekitar 1.000 jiwa terdampak secara ekonomi akibat berhentinya aktivitas pabrik tersebut.
Persoalan ini kini menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan langsung dari masyarakat yang meminta agar pemerintah dan para pihak terkait segera mencari jalan keluar.
“Beberapa waktu lalu ada masyarakat yang mengadukan kepada saya terkait penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT PAL di Sungai Gelam,” kata Aidi Hatta saat dikonfirmasi, Kamis (30/4).
Menurutnya, operasional pabrik yang dikelola oleh PT Mayang Mangurai Jambi (MMJ) itu baru terhenti dalam beberapa hari. Meski demikian, dampaknya langsung dirasakan para pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan.
Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD Muaro Jambi langsung memanggil manajemen perusahaan, termasuk Direktur PT MMJ, untuk meminta penjelasan mengenai penyebab penghentian operasional pabrik.
“Saya memanggil pihak Direktur PT MMJ, dan beliau menyampaikan beberapa persoalan yang terjadi di PT PAL,” ujarnya.
Tidak hanya melakukan koordinasi di tingkat daerah, Aidi mengaku turut mendampingi pihak pengelola PT MMJ menemui Bank BNI di Jakarta guna memperoleh kejelasan terkait persoalan yang menjadi penyebab terhentinya operasional perusahaan.
“Kami bersama pengelola PT MMJ menghadap pihak BNI di Jakarta. Di situ dijelaskan bahwa persoalan PT PAL masih berimbas, sehingga ada surat kepada perusahaan untuk menghentikan aktivitas,” jelasnya.
Meski demikian, Aidi menegaskan persoalan tersebut hingga kini masih dalam proses penyelesaian dan belum memperoleh keputusan final.
Ia menilai dampak sosial akibat penutupan PKS tidak bisa dianggap sepele. Selain sekitar 300 kepala keluarga kehilangan pekerjaan, roda perekonomian masyarakat di sekitar kawasan pabrik juga ikut melambat.
“Karena persoalan ini sudah sampai ke DPRD, tentu menjadi perhatian serius. Ada sekitar 300 kepala keluarga yang bekerja di sana dan kurang lebih 1.000 orang bergantung pada aktivitas PKS tersebut,” tegasnya.
DPRD Muaro Jambi, lanjut Aidi, akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Harapannya, operasional pabrik dapat kembali berjalan sehingga masyarakat yang terdampak dapat kembali bekerja.
“Kita masih berupaya melakukan penelusuran terkait penutupan aktivitas PKS ini, dengan harapan masyarakat bisa kembali bekerja dan beraktivitas,” pungkasnya.
Di tengah belum adanya kepastian, masyarakat berharap pemerintah, perusahaan, dan seluruh pihak terkait dapat segera menemukan solusi agar aktivitas ekonomi di kawasan tersebut kembali pulih dan ratusan keluarga yang terdampak tidak semakin terpuruk
