JAMBI – jambiaktual.co.id Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. mendorong seluruh pemangku kepentingan industri jasa keuangan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat. Ia menargetkan tingkat inklusi keuangan Provinsi Jambi dapat mencapai, bahkan melampaui target nasional tanpa harus menunggu batas waktu yang ditetapkan pada 2029.
Hal tersebut disampaikan Al Haris saat menghadiri Jambi Financial Fest 2026 dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2026, bertema “Inklusi Keuangan Merata di Bumi Sepucuk Jambi”, yang berlangsung di Ev Garden, Paal Merah, Kota Jambi, Selasa (27/10/2026) malam.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari pelajar Sekolah Rakyat, siswa SMA/SMK, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Al Haris menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi beserta seluruh industri jasa keuangan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, capaian inklusi keuangan Jambi yang masih berada di bawah target nasional harus menjadi dorongan untuk mempercepat perluasan akses layanan keuangan.
“Jambi masih tertinggal sekitar satu persen dibandingkan target nasional. Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” tegasnya.
Al Haris menilai, peningkatan inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan perbankan dan berbagai produk keuangan. Edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat, keamanan, serta kemudahan mengakses layanan keuangan formal juga harus menjadi perhatian.
Ia pun mendorong industri jasa keuangan untuk memperluas jangkauan pelayanan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk perbankan, asuransi, investasi, dan layanan keuangan lainnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan generasi muda, kita berharap target nasional dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.
Ia berharap Bulan Inklusi Keuangan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan dilanjutkan dengan program edukasi dan perluasan akses keuangan secara berkelanjutan hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Provinsi Jambi.
Al Haris juga mengaitkan peningkatan inklusi keuangan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini masih berada di kisaran 4,9 persen dan diharapkan dapat meningkat hingga menembus angka 5 persen.
“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Kita berharap ke depan pertumbuhan ekonomi Jambi bisa mengejar angka 5 persen dan terus berkontribusi terhadap pencapaian target nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, menjelaskan bahwa Bulan Inklusi Keuangan merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilaksanakan melalui kerja sama OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), indeks inklusi keuangan nasional tercatat sebesar 93,61 persen, sedangkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.
Adapun Provinsi Jambi mencatat indeks literasi keuangan sebesar 72,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Namun, indeks inklusi keuangan masih berada di kisaran 92 persen sehingga membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencapai target nasional.
“Alhamdulillah, indeks literasi keuangan Provinsi Jambi sudah berada di atas nasional, yakni 72,24 persen. Namun, untuk inklusi keuangan, kita masih harus bekerja lebih keras karena masih berada di kisaran 92 persen. Ini membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan,” jelas Yan Iswara.
Ia menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dunia pendidikan, komunitas, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
OJK Provinsi Jambi juga terus mendorong keterlibatan duta literasi keuangan dari kalangan dosen dan Pramuka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari sisi realisasi kegiatan, sepanjang September hingga Oktober 2026, program inklusi keuangan di Provinsi Jambi mencatat nilai transaksi sebesar Rp80,35 miliar. Angka tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp52 miliar.
Sementara itu, kegiatan literasi keuangan mencapai 144 kegiatan atau meningkat 5,11 persen, dengan jumlah peserta sebanyak 14.697 orang.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan masyarakat, OJK bersama industri jasa keuangan juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri (personal accident) selama satu tahun kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa peserta Jambi Financial Fest 2026, sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.
Yan Iswara turut mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan legalitas produk dan layanan jasa keuangan sebelum menggunakannya. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan serta memanfaatkan kanal pengaduan resmi OJK apabila menghadapi persoalan terkait layanan jasa keuangan.
Melalui Jambi Financial Fest 2026, diharapkan sinergi pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia pendidikan semakin kuat dalam membangun masyarakat yang cerdas secara finansial, terlindungi dari kejahatan keuangan, serta memiliki akses lebih luas terhadap layanan keuangan formal.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, S.H., M.H., Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BPK RI Perwakilan Jambi, Kepala BPKP Provinsi Jambi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, serta sejumlah pimpinan perbankan dan industri jasa keuangan, di antaranya Bank Jambi, Bank Mandiri, BNI, BSI, BTN, BCA, Perbanas, Taspen, Pegadaian, Jasa Raharja, dan pemangku kepentingan lainnya.
