MUARO JAMBI – jambiaktual.co.id Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., menghadiri kegiatan silaturahmi nasional yang mempertemukan Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan dan Kepala Desk Ketenagakerjaan Kapolri dengan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi para pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, khususnya terkait isu ketenagakerjaan yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
Dalam kesempatan itu, Aidi Hatta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan kepolisian dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, aman, dan berkelanjutan di daerah.
“Silaturahmi ini sangat penting bagi kami di daerah. Melalui koordinasi dengan Desk Ketenagakerjaan Kapolri, diharapkan potensi konflik industrial dapat diminimalisir serta setiap kebijakan ketenagakerjaan berjalan sesuai koridor hukum dan tetap menjaga stabilitas keamanan,” ujar Aidi Hatta.
Menurutnya, sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, dukungan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, diperlukan untuk memastikan investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja tanpa memunculkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Forum tersebut juga membahas berbagai tantangan aktual di bidang ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan tenaga kerja lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penyelesaian berbagai persoalan regulasi ketenagakerjaan di tingkat daerah.
Kehadiran Aidi Hatta dalam forum nasional tersebut menjadi bukti komitmen DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk terus terlibat aktif dalam pembahasan kebijakan strategis berskala nasional. Langkah itu diharapkan mampu membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi.
Dengan terjalinnya komunikasi yang lebih erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan aparat penegak hukum, berbagai persoalan ketenagakerjaan di daerah diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.
