Jambi – jambiaktual.co.id Tren penyakit menular di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. Meski secara nasional angka kasus di daerah ini tergolong rendah, para ahli mengingatkan agar kondisi tersebut tidak menimbulkan rasa aman yang berlebihan di tengah masyarakat.
Guru Besar UIN STS Jambi, Prof. Mukhtar Latif, menyebutkan bahwa kenaikan kasus yang terjadi sejak 2024 hingga awal 2026 justru berkaitan dengan meningkatnya kemampuan deteksi dini di sektor kesehatan.
“Peningkatan ini bukan semata kegagalan, tetapi indikasi bahwa sistem deteksi kita semakin baik. Dengan teknologi seperti Tes Cepat Molekuler dan surveilans digital, kasus yang sebelumnya tidak terdeteksi kini bisa ditemukan lebih cepat,” ujarnya dalam kajian tertulis yang diterima, Senin (20/4/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tahun 2025, kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis (TBC) dan HIV/AIDS masih didominasi wilayah perkotaan, terutama Kota Jambi. Kota ini tercatat menyumbang sekitar 28 persen kasus TBC dan hampir 35 persen kasus HIV di tingkat provinsi.
Tingginya mobilitas penduduk dan posisi strategis sebagai jalur lintas Sumatera dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko penularan di wilayah tersebut. Selain Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga termasuk daerah dengan potensi paparan yang cukup tinggi.
Secara tren, kasus TBC di Jambi mengalami kenaikan tahunan berkisar 12 hingga 16 persen. Sementara itu, HIV/AIDS meningkat sekitar 7 persen setiap tahun, yang sebagian dipengaruhi meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela.
Untuk penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), angka kasus cenderung fluktuatif dan dipengaruhi kondisi cuaca. Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh menjadi daerah dengan tingkat kesakitan relatif tinggi dibanding wilayah lain.
Pemerintah Provinsi Jambi sendiri telah menetapkan target Zero Growth atau eliminasi penyakit menular pada tahun 2030. Target ini akan dicapai melalui sejumlah strategi, antara lain digitalisasi sistem deteksi, penguatan intervensi berbasis komunitas, serta optimalisasi anggaran kesehatan.
Program digitalisasi diarahkan untuk memperluas akses alat deteksi ke seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak terjadi penumpukan layanan di Kota Jambi. Sementara itu, intervensi komunitas dilakukan melalui pelibatan kader kesehatan desa dalam pendampingan pasien, khususnya penderita TBC.
“Upaya ini penting untuk memastikan pasien menjalani pengobatan secara tuntas dan mencegah resistensi obat,” tulis Prof. Mukhtar.
Di sisi lain, penguatan anggaran difokuskan pada penyediaan reagen, alat kesehatan, dan perlindungan tenaga medis di lapangan.
Sejumlah kajian menyebutkan bahwa keberhasilan pengendalian penyakit menular sangat bergantung pada kecepatan penanganan di tingkat layanan dasar, seperti puskesmas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mencapai target eliminasi.
Dengan tren yang ada saat ini, peningkatan kasus disebut sebagai bagian dari proses “pembersihan” melalui deteksi dini. Para ahli menilai, jika kebijakan dan upaya penanganan dilakukan secara konsisten, target bebas penyakit menular di Jambi pada 2030 masih realistis untuk dicapai.
