Kota Jambi – Transparansi penggunaan uang rakyat kembali menjadi perhatian serius. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Macan Asia Indonesia (MAI) Jambi, Pery Monjuli, bersama tim dan jajaran pengurusnya menghadiri agenda audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (13/10/2026).
Kehadiran Pery Monjuli beserta jajaran DPD MAI Jambi disambut baik oleh tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog penting antara organisasi masyarakat dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara dalam membahas transparansi pengelolaan APBD dan APBN, efektivitas pemeriksaan, serta tindak lanjut berbagai temuan terhadap pemerintah daerah.
Dalam audiensi tersebut, MAI Jambi memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.
Persoalan mendasarnya bukan hanya berapa banyak temuan yang berhasil diungkap, tetapi sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan bagaimana masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganannya.
Pery Monjuli Soroti Transparansi Temuan BPK
Ketua DPD MAI Jambi, Pery Monjuli, bersama jajarannya menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik mengenai hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah daerah.
MAI Jambi memandang bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui rekomendasi yang telah diselesaikan, rekomendasi yang masih tertunda, serta nilai kerugian daerah yang harus dipulihkan apabila ditemukan dalam pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan tidak semestinya hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban administratif, tetapi harus mampu mendorong perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah.
Sampling Pemeriksaan Menjadi Sorotan
Salah satu isu kritis yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah penggunaan metode sampling atau pengambilan sampel dalam proses pemeriksaan keuangan.
MAI Jambi mempertanyakan mekanisme pengawasan apabila ditemukan penyimpangan pada proyek yang menjadi sampel pemeriksaan.
Bagaimana dengan proyek-proyek lain yang tidak diperiksa? Apakah terdapat kemungkinan penyimpangan serupa? Dan dalam kondisi seperti apa BPK perlu memperluas pengujian?
Pertanyaan tersebut menjadi penting agar pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada objek yang diuji, tetapi juga mampu merespons risiko penyimpangan yang lebih luas.
Dorong Kehadiran Tim Investigasi Khusus di Jambi
Dalam agenda audiensi tersebut, DPD Macan Asia Indonesia Jambi juga mendorong pentingnya penguatan kapasitas pemeriksaan investigatif di wilayah Provinsi Jambi.
MAI Jambi berharap BPK RI dapat mempertimbangkan penempatan atau dukungan tim pemeriksaan investigatif khusus untuk memperkuat penanganan persoalan keuangan daerah yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam.
Penguatan tersebut dinilai relevan dalam pengawasan proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, belanja modal, serta pengelolaan aset milik pemerintah daerah.
Dorongan ini merupakan aspirasi MAI Jambi yang pelaksanaannya tetap berada dalam kewenangan dan mekanisme resmi BPK RI.
Opini WTP Bukan Jaminan Bebas Penyimpangan
MAI Jambi turut menaruh perhatian terhadap pemahaman publik mengenai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP tidak berarti seluruh penggunaan anggaran pemerintah daerah otomatis bebas dari penyimpangan, pemborosan, ataupun persoalan pelaksanaan program.
Karena itu, transparansi hasil pemeriksaan serta perkembangan tindak lanjut rekomendasi dinilai sama pentingnya dengan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Pery Monjuli dan Jajaran MAI Jambi Tegaskan Komitmen Mengawal Uang Rakyat
Audiensi bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menjadi salah satu wujud komitmen Ketua DPD MAI Jambi, Pery Monjuli, bersama jajaran pengurusnya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Sambutan positif tim BPK Perwakilan Provinsi Jambi terhadap kehadiran MAI diharapkan menjadi awal komunikasi kelembagaan yang konstruktif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Bagi MAI Jambi, pengawasan keuangan negara harus memberikan dampak nyata, bukan hanya menghasilkan laporan yang tersimpan dalam arsip pemerintahan.
Sebab uang rakyat bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di balik setiap rupiah APBD terdapat hak masyarakat atas jalan yang layak, pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan, dan pembangunan yang benar-benar bermanfaat.
Melalui audiensi tersebut, Pery Monjuli bersama jajaran DPD Macan Asia Indonesia Jambi menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal keterbukaan informasi publik, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta pengawasan pembangunan khususnya di Provinsi Jambi.
MACAN ASIA INDONESIA — Mengawal Transparansi, Menjaga Akuntabilitas, Memperjuangkan Kepentingan Rakyat sesuai Program Pemerintahan Bapak Presiden RI.
