JAMBI – jambiaktual.co.id Gubernur Jambi Al Haris menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi harus dilakukan secara cepat, terpadu dan melibatkan seluruh unsur. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla Provinsi Jambi Tahun 2026 di Auditorium Paduko Berhalo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (31/08/2026).
Rakor tersebut dihadiri Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada, Kajati Jambi Sugeng Hariadi, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto, Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, para kepala daerah serta unsur TNI-Polri, BPBD, Basarnas, BMKG, Manggala Agni, dunia usaha dan masyarakat.
Gubernur Al Haris mengatakan Jambi telah menetapkan status siaga bencana sejak Mei 2026. Kondisi kemarau yang ekstrem membuat kewaspadaan dan respons terhadap karhutla harus semakin ditingkatkan.
“Sejak Mei 2026 kita sudah menetapkan Jambi sebagai siaga bencana. Kemarau kita luar biasa dan dampaknya juga luar biasa,” ujar Al Haris.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mulai memengaruhi kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Sejumlah wilayah bahkan mengalami kondisi udara tidak sehat yang berdampak pada aktivitas pendidikan.
Pemprov Jambi bersama TNI dan Polri telah membentuk 81 pos dengan dukungan sekitar 5.100 personel dari berbagai unsur. Namun, Al Haris mengingatkan penanganan di lahan gambut harus dilakukan secara tuntas karena bara api dapat kembali muncul meski api terlihat telah padam.
“Tim tidak bisa meninggalkan lokasi sebelum memastikan semuanya benar-benar padam dan clear,” tegasnya.
Al Haris juga meminta bupati dan wali kota tidak ragu mengambil langkah di lapangan. Jika diperlukan, penguatan komando dapat melibatkan unsur TNI untuk memastikan penanganan berjalan efektif. Ia juga meminta daerah yang mengalami keterbatasan anggaran segera berkoordinasi dengan Pemprov Jambi.
Sementara itu, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin menyampaikan, hingga 29 Agustus 2026 luas karhutla di Jambi mencapai 1.776,56 hektare, dengan luasan terbesar di Sarolangun 473,64 hektare, Batang Hari 374,50 hektare, Muaro Jambi 325 hektare dan Tanjung Jabung Barat 292,30 hektare.
Dari pemantauan satelit dengan tingkat confidence di atas 50 persen, tercatat 5.102 hotspot, dengan lonjakan terbesar terjadi pada Agustus sebanyak 3.156 titik. Hingga 29 Agustus juga tercatat 531 kejadian karhutla.
Danrem menegaskan strategi penanganan harus mengutamakan pencegahan, deteksi dini, patroli, pemantauan dan respons cepat. Operasi penanganan direncanakan berlangsung selama 90 hari pada Juli hingga September 2026.
Di sisi penegakan hukum, Wakapolda Jambi Brigjen Pol. K. Yani Sudarto menyebut terdapat 55 kasus yang telah diselidiki dan 10 kasus telah naik ke tahap penyidikan dengan 10 tersangka diamankan. Kasus tersebut tersebar di Tanjung Jabung Barat, Tebo, Sarolangun, Merangin, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi.
Kajati Jambi Sugeng Hariadi menyatakan Kejati Jambi telah menerima 10 perkara karhutla dari Polda Jambi dan siap mendukung proses penegakan hukum. Selain itu, Kejati juga melakukan langkah kemanusiaan seperti pembagian masker dan pemeriksaan ISPA bersama Pemkot Jambi.
Pangdam XX Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada meminta seluruh kekuatan dikerahkan secara terpadu, termasuk percepatan water bombing dan operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah rawan.
Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan karhutla. Pemerintah daerah, TNI, Polri, perusahaan dan masyarakat harus bergerak dalam satu tujuan.
“Jambi ini milik kita bersama. Semua harus memadamkan secara bersama-sama dan terpadu,” tegas Pangdam.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi, juga diminta dilakukan secara tegas, transparan dan berkeadilan. Selain itu, koordinasi dengan BMKG dan pengelolaan informasi publik harus diperkuat agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak menimbulkan keresahan.
Menutup rapat, Al Haris mengajak seluruh pihak terus memperkuat sinergi agar karhutla dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan serta aktivitas pendidikan dapat diminimalkan.
“Insya Allah dengan kita bergerak semuanya, ini bisa kita selesaikan dengan baik,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Forkopimda se-Provinsi Jambi juga menyepakati komitmen bersama untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan karhutla melalui langkah strategis dan antisipatif, patroli serta monitoring, kesiapan personel dan anggaran, dukungan sarana-prasarana, pelibatan masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.
