JAMBI — jambiaktual.co.id Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris beserta pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi penyerahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD).
Apresiasi tersebut disampaikan Natalius Pigai usai memberikan kuliah umum dan membahas penguatan kapasitas HAM di Auditorium UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Rabu (14/10/2026).
Menurut Pigai, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan langkah mendasar untuk memastikan pengakuan status kewarganegaraan sekaligus membuka akses masyarakat terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan demokrasi.
“Penyerahan KTP atas nama pemerintah kepada warga Suku Anak Dalam merupakan salah satu elemen terpenting agar mereka diakui secara sah sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemenuhan HAM tidak boleh terbatas pada kelompok tertentu. Masyarakat marginal, termasuk warga yang selama ini kesulitan mengakses keadilan melalui jalur hukum formal, juga berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil.
Pigai menyebutkan, Kementerian HAM terus mendorong penguatan kesadaran HAM melalui pendidikan, integrasi kurikulum, sertifikasi, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kampung.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar pemenuhan hak asasi manusia dapat berjalan lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris hadir mendampingi Menteri HAM sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan edukasi HAM di Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana, Bupati Batang Hari, Rektor UIN, civitas akademika, serta mahasiswa. Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait HAM.
Pigai menambahkan, meskipun Indonesia telah mencatat sejumlah capaian di tingkat internasional, kesadaran masyarakat terhadap HAM masih perlu terus ditingkatkan. Menurutnya, pembangunan budaya sadar HAM membutuhkan proses panjang dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa.
